Represiterhadap massa yang dilakukan oleh aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidang- kan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena.

Jakarta - Korban dan keluarga korban tragedi Tanjung Priok meminta negara mengevaluasi pengadilan HAM ad hoc kasus Tanjung Priok. Para keluarga korban menuntut keadilan kepada pemerintah. Selama ini mereka selalu diabaikan."Kami mendesak kepada negara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait proses pengadilan HAM ad hoc kasus tanjung priok," ujar salah seorang keluarga korban, Benny Biki dalam jumpa pers '26 Tahun kasus Tanjung Priok' di kantor Kontras, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 14/9/2010.Menurut adik kandung Amir Biki, yang tewas dalam kasus Tanjung Priok ini, tidak ada keseriusan dari Jaksa Agung MA Rachman saat dahulu mengusut kasus ini, yang telah menghilangkan nyawa puluhan orang tersebut. "Terbukti dari hilangnya nama-nama yang patut dimintai pertanggungjawaban sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM," Benny, dakwaan jaksa pada waktu persidangan sangat lemah sehingga semua terdakwa dalam kasus Tanjung Priok lolos dari jeratan hukum. Atas alasan itu, dia pun meminta agar calon Jaksa Agung nanti berasal dari jaksa non karir."Melihat kenyataan ini, kami menginginkan jabatan Jaksa Agung tidak diberikan kepada jaksa karir karena tidak bisa menangani perkara kasus pelanggaran HAM berat," Agung yang berasal dari karir dinilai tidak mampu berbuat apa-apa, malah menurut Benny, akan menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. "Harapan kami agar kasus Priok bisa dibuka kembali dengan adanya Jaksa Agung yang baru dari luar internal Kejaksaan Agung," melanjutkan, kesepakatan Islah yang sudah dilakukan oleh pelaku dan korban tidak serta merta menggugurkan kandungan pidana yang terjadi pada kasus Tanjung Priok."Lagipula kita tidak tahu harus memaafkan siapa karena tidak ada yang mengaku sebagai pelaku da dalang dari kejadian tersebut," katanya. fiq/ndr

MAMuhammadiyah Pekuncen menerbitkan Buku Siswa - Sejarah Indonesia SMA Kelas XII pada 2022-01-13. Bacalah versi online Buku Siswa - Sejarah Indonesia SMA Kelas XII tersebut. Download semua halaman 151-200.

Kasuspelanggaran HAM tersebut berhasil disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena peristiwa tersebut melanggar tentang Hak Asasi Manusia disebabkan massa itu membunuh orang yang tidak berdosa di Tanjung Priok, Jakarta dan harus dilaporkan ke pengadilan HAM agar hukumannya setimpal dengan pembunuhan tersebut Semoga Membantu

KasusTanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM Ad Hoc karena. a. termasuk kejahatan konektivitas b. termasuk dalam tindak pidana militer c. termasuk dalam pelanggaran HAM berat d. belum diatur dalam undang-undang saat itu e. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jawaban: e Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan Kasusyang hanya satu-satunya itu dikategorikan pelanggaran HAM berat dan diadili di Pengadilan HAM di Makassar. Hal ini ditegaskan Direktur Elsham Papua, Ferdinand Marisan kepada wartawan di Kantor Elsham Papua, Jumat (6/5/2016). "Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sejak Elsham berdiri pada 5 Mei 1998 hingga kini Re5je3Q.

1796pjir1m.pages.dev/334

1796pjir1m.pages.dev/38

1796pjir1m.pages.dev/130

1796pjir1m.pages.dev/522

1796pjir1m.pages.dev/140

1796pjir1m.pages.dev/333

1796pjir1m.pages.dev/388

1796pjir1m.pages.dev/73

kasus tanjung priok disidangkan melalui pengadilan ham ad hoc karena